Para menteri Kabinet Merah Putih terbang menumpangi Super Hercules untuk mengikuti pembekalan di Akademi Militer Magelang. Terbang dengan Super Hercules rupanya menjadi pengalaman pertama beberapa menteri pembantu Presiden Prabowo Subianto.
Setidaknya, ini adalah pengalaman pertama bagi Menteri BUMN Erick Thohir. Dia mengungkapkan pengalaman naik Hercules di akun TikTok resminya, Kamis (24/10/2024).
"Pengalaman pertama kali naik pesawat Hercules, seru tapi tegang juga," kata Erick dalam keterangan unggahannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam konten yang diunggah sekitar 1 jam lalu itu, Erick meminta doa agar perjalanannya lancar ke Magelang. Untuk diketahui, rombongan menteri Prabowo sudah tiba di Yogyakarta dengan menumpangi Hercules.
"Bismillah lancar sampai di Kota Magelang untuk ikut pembekalan di Akademi Militer," katanya.
Dalam video yang diunggah Erick, terlihat ekspresi dari beberapa menteri dan Menko Kabinet Merah Putih saat menumpangi Hercules. Beberapa sosok yang terekam kamera adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani; Menteri UMKM Maman Abdurrahman; Menteri Kebudayaan Fadli Zon; hingga Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
"Pak Rosan, kita hidup serius sekali saat-saat ini," kata Erick Thohir.
"Sangat, sangat, sangat," ujar Rosan.
"Penuh dengan ketegangan karena belum pernah naik Hercules," imbuh Erick dan dijawab 'belum pernah' oleh Rosan.
Lihat Video 'Suasana Jajaran Menteri Prabowo Terbang Naik Hercules':
[Gambas:Video 20detik]
Informasi tentang adanya pesawat Hercules gratis untuk penerbangan ke Palu bagi keluarga korban gempa dan tsunami merupakan informasi yang tidak benar. Informasi yang tersebar melalui media pesan Whatsapp dan media sosial itu dibantah oleh pihak TNI Angkatan Udara. Melalui akun Twitter resminya, yakni @_TNIAU, TNI AU menyatakan bahwa pesawat Hercules TNI AU yang menuju Palu diutamakan membawa bantuan logistik, paramedis, obat-obatan, makanan siap saji, alat berat hingga mengangkut pengungsi korban gempa atau tsunami yang diutamakan lansia, wanita, dan anak-anak.
Sumber: Media Pesan Whatsapp dan Media Sosial
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204988895997505&set=a.3023532322714&type=3&permPage=1
Bagi keluarga korban yg mau k
Palu bisa lewat Makassar, ada
penerbangan gratis pesawat
hercules mkassar palu, sehari 5 kali
penerbangan mulai hari ini besok
dan lusa..Mohon disebarkan : Untuk
Jadwal Hercules malam ini jam 19.00
dan 03.00 subuh besok. Di Lanud
Khusus untuk tim medis dan keluarga
korban yg ingin ke Palu.
Sertakan fotokopi KTP
Silahkan berkoordinasi dgn Riyan
Informasi tentang adanya pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara dioperasikan untuk keluarga korban gempa dan tsunami Palu beredar melalui media pesan Whatsapp dan media sosial. Dalam informasi tersebut disebutkan bahwa pesawat Hercules itu akan terbang dari Lanud di Makassar.
Menanggapi pesan tersebut, TNI AU membantah kalau ada pesawat Hercules yang diperuntukkan keluarga korban gempa dan tsunami Palu untuk menemui para korban. Melalui akun Twitter resminya, yakni @_TNIAU, TNI AU menyatakan bahwa pesawat Hercules TNI AU yang menuju Palu diutamakan membawa bantuan hingga mengangkut pengungsi korban gempa atau tsunami yang membutuhkan.
“Pesan yg beredar via WA ini TIDAK BENAR alias HOAKS. Pesawat Hercules TNI AU yg MENUJU PALU diutamakan bawa bantuan logistik, paramedis, obat2an, makanan siap saji, alat berat dll. DARI PALU angkut pengungsi diutamakan lansia, wanita, anak2 👤 #PrayForPaluDonggala #GempaSulteng,” cuit akun @_TNIAU.
Adapun, perihal fungsi pesawat Hercules di Palu juga sudah diterangkan oleh Panglima TNI Hadi Tjahjanto. Dilansir dari liputan6.com, Hadi mengatakan bahwa pesawat Hercules memang mengangkut korban gempa dan tsunami Palu, namun diprioritaskan untuk korban yang sakit.
“Hercules tetap jalan dua, tetapi nanti kami prioritaskan untuk yang sakit ya. Yang sehat nanti kami naikkan Pelni 3.000 sampai 5.000 orang. Sudah saya laporkan ke Pak Menko (Wiranto) tadi sudah beres. Enggak ada masalah, aman. Besok saya ke sana sama Pak Menko juga,” pungkas Hadi.
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/755971158068755/
https://twitter.com/_TNIAU/status/1046400612529713153
https://www.liputan6.com/news/read/3656553/panglima-tni-hercules-untuk-korban-sakit-warga-palu-diangkut-kapal-pelni
https://www.suara.com/news/2018/10/01/151908/tni-au-nyatakan-info-penerbangan-hercules-gratis-ke-palu-hoaks
Rosario de Marshall,[1] lebih dikenal sebagai Hercules, adalah seorang gangster dan broker politik Indonesia yang berasal dari Timor Timur (sekarang Timor Leste). Hercules adalah kuli angkut TNI-AD selama pendudukan Indonesia di Timor Timur. Setelah pindah ke Jakarta, ia membentuk geng preman miliknya sendiri di kecamatan Tanah Abang, yang menguasai dunia kriminal Jakarta pada tahun 1990-an. Saat ini, Hercules mempertahankan status selebriti sebagai gangster yang menakutkan, kadang-kadang muncul di program TV serta majalah tabloid. Ia juga terkenal karena ikatan politiknya dengan kandidat capres 2014 dan 2019, Prabowo Subianto.
Rosario lahir pada tahun 1960an di Timor Portugis, tumbuh di era kekacauan yang dilatarbelakangi invasi Indonesia ke Timor Timur (1975–1976) dan pendudukan selanjutnya oleh tentara nasional Indonesia.[1] Ia pertama kali melakukan kontak dengan tentara Indonesia melalui Kolonel Gatot Purwanto sekitar tahun 1975.[2] Dia kemudian menjadi yatim piatu pada tahun 1978 setelah orang tuanya tewas dalam pemboman yang melanda kota Ainaro. Sejak itu, ia tergabung sebagai kurir yang memberikan bantuan logistik kepada pasukan khusus, Kopassus Indonesia di bawah program Tenaga Bantuan Operasi (TBO).[1][3] "Hercules" adalah nama kode yang diberikan kepada Rosario oleh tim komunikasi radio Kopassus.[2]
Selama menjadi anggota TBO, Hercules terlibat dalam pertempuran kecil dengan perlawanan pro-kemerdekaan Falintil. Helikopternya jatuh saat pertempuran, menyebabkan dia kehilangan mata kanan dan tangan kanannya. Hercules kemudian dibawa ke RSPAD Gatot Soebroto di Jakarta untuk dioperasi.[2] Hercules mengucapkan terima kasih kepada Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Satuan Komando Nanggala atas dukungan yang diterimanya selama ini. Hercules dikenal memiliki kesetiaan yang 'tak tergoyahkan' terhadap Prabowo sejak saat itu.[3]
Sejak akhir tahun 1980-an, Hercules menetap di Jakarta bersama beberapa pemuda Timor Timur, diberi pekerjaan sebagai insinyur komponen kelistrikan. Dia segera meninggalkan pekerjaannya, pindah ke kawasan komersial Tanah Abang setelah berganti pekerjaan. Setelah menetap di Tanah Abang, ia membentuk geng preman bersama sesama migran Timor, termasuk Logo Vallenberg dan Alfredo Monteiro Pires.[2] Ia kemudian segera berhasil membangun usahanya melalui bisnis pemerasan dan mucikari. Ia juga melakukan pemerasan politik atas nama tentara Indonesia, untuk menyingkirkan dan mengintimidasi gerakan pro-kemerdekaan Timor di Jakarta.[3]
Kerajaan premannya runtuh pada akhir tahun 1990-an setelah beberapa anggota geng Hercules menolak berpartisipasi dalam demonstrasi pro-integrasi. Sejak itu, gengnya kehilangan perlindungan militer, dan Prabowo membiarkan geng preman lainnya mengambil alih gerakan bawah tanah Tanah Abang. Ia dicopot dari jabatannya setelah terjadi pertarungan brutal melawan geng Betawi dan Madura yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Bang Ucu dan Abraham Lunggana.[1][3]
Setelah digulingkan dari dunia bawah Tanah Abang, ia membangun kembali reputasinya melalui bisnis penagihan utang dan jaminan. Ia memiliki banyak lahan serta usaha pertanian dan perikanan, membuatnya menjadi sosok yang dermawan. Ia adalah sosok yang disegani di kalangan migran dari Indonesia Timur, yang menyediakan pekerjaan, jaringan, dan perlindungan bagi pendatang baru. Dia tetap bersaing dengan tokoh kejahatan terorganisir lainnya, termasuk John Kei dan Basri Sangaji. Sejak tahun 2008, Prabowo mendekati kembali Hercules setelah mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Sebuah organisasi sosial bernama Gerakan Rakyat untuk Indonesia Baru (GRIB) didirikan pada tahun 2011 oleh Hercules untuk memobilisasi jaringan preman gangsternya, tokoh-tokoh kuat lokal, kelompok main hakim sendiri, dan mantan milisi untuk mendapatkan dukungan politik di tingkat akar rumput terhadap Prabowo.[3]
Rosario de Marshall,[1] commonly known as Hercules, is an Indonesian gangster and political broker hailed from the current Timor-Leste. Hercules was a porter for the Indonesian army during the Indonesian occupation of East Timor. Once moved to Jakarta, he formed his own preman gang in the Tanah Abang district, ruling the Jakartan criminal underworld during the 1990s. Today, Hercules retains a celebrity status as a fearsome gangster, occasionally appearing on TV programs as well as tabloid magazines. He is also notable for his political ties with the 2014 and 2019 Indonesian presidential election candidate Prabowo Subianto.
Rosario was born in the 1960s in the Portuguese Timor, growing up during the chaotic era in the backdrop of the Indonesian invasion of East Timor (1975—1976) and the subsequent occupation by the Indonesian national army.[1] He first made contact with the Indonesian army through colonel Gatot Purwanto around 1975.[2] He was then orphaned in 1978 after his parents were killed in a bombing hitting the town of Ainaro. Since then, he was incorporated as a courier who provided logistical assistance to the Indonesian special forces, Kopassus under the Tenaga Bantuan Operasi (TBO) program.[1][3] "Hercules" was a code name given to Rosario by the Kopassus' radio communication team.[2]
During his year as a TBO personnel, Hercules was involved in a skirmish with the Falintil pro-independence resistance. His helicopter crashed during the fighting, leading to him losing his right eye and right hand. Hercules was then taken to Gatot Soebroto Army Hospital in Jakarta for operation.[2] Hercules thanked Prabowo Subianto, who was serving a commander of Nanggala commando units, for the support he received during this time. Hercules is known for having "unwavering" loyalty toward Prabowo since then.[3]
Since the late 1980s, Hercules settled in Jakarta along with several East Timorese youths, given a job of electrical parts engineer. He soon abandoned the job, moving to the commercial district of Tanah Abang after switching jobs. After settling in Tanah Abang, he formed a preman gang along with the fellow Timorese migrants, including Logo Vallenberg and Alfredo Monteiro Pires.[2] He then immediately succeed to build his enterprise through racketeering and pimping businesses. He also carried out political extortion on behalf of the Indonesian army, to weed out and intimidate pro-independence Timorese movements in Jakarta.[3]
His preman empire collapsed in the late 1990s after some of the members of the Hercules gang refused to participate in the pro-integration rally. Since then, his gang lost military protection, and Prabowo allowed other preman gangs to take over Tanah Abang underground. He was dethroned after brutal fighting against Betawi and Madurese gangs, led by figures such as Bang Ucu and Abraham Lunggana.[1][3]
After being overthrown from the Tanah Abang underworld, he rebuilt his reputation through debt collecting and security businesses. He owned multiple lands as well as agricultural and fishery businesses, turning him into akin to philanthropist figure. He was a respected figure among the migrants from East Indonesia, providing newcomers jobs, networks as well and protections. He remained in rivalry against other organized crime figures as well, including John Kei and Basri Sangaji. Since 2008, Prabowo reapproached Hercules after founding the Great Indonesia Movement (Gerindra) Party. A social organization called the Peoples Movement for a New Indonesia (GRIB) was established in 2011 by Hercules to mobilize his network of preman gangsters, local strongmen, religious vigilante groups, and ex-militia for the grassroots level political support toward Prabowo.[3]
Berapa gaji menteri dan wakil menteri?
Gaji dan tunjangan menteri dipatok melalui Peraturan Pemerintah No.75 tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.
Aturan lainnya adalah Keputusan Presiden RI Nomor 68 tahun 2001.
Berdasarkan kedua aturan ini gaji pokok seorang menteri—berlaku sampai sekarang—sebesar Rp5.040.000 per bulan, sedangkan tunjangan Rp13.608.000 per bulan.
Dengan demikian, total gaji menteri Rp18.648.000 per bulan.
Sementara itu, gaji wakil menteri baru diatur belakangan.
Merujuk aturan ini, wakil menteri berhak diberikan 85% dari tunjangan jabatan menteri. Jika tunjangan menteri Rp13.608.000, maka jumlah hak uang yang diterima wakil menteri Rp11.566.800 per bulan.
Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.
Sumber gambar, ANTARA FOTO
Ini belum termasuk 135% dari tunjangan kinerja pejabat struktural eselon 1-a yang sesuai aturan sebesar Rp5.500.000. Jadi, menurut aturan ini, uang yang diterima wakil menteri setidaknya Rp18.991.800 per bulan.
Menteri dan wakilnya juga berhak atas fasilitas kendaraan dinas, rumah jabatan, dan asuransi kesehatan.
Jika wakil menteri tak punya rumah jabatan, maka ia berhak memperoleh Rp35.000.000 per bulan untuk tunjangan perumahan.
Meskipun gaji para menteri sudah 20 tahun terakhir tidak mengalami kenaikan, tapi mereka punya dana operasional yang nilainya bisa lima kali dari gaji dan tunjangan yang diterima.
Sumber gambar, dok.kemenpora.go.id
Roy Suryo pernah menjabat sebagai menteri pemuda dan olahraga era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama 20 bulan.
Ia mengatakan pagu dana operasional menteri di tiap kementerian berbeda-beda antara Rp100-150 juta per bulan.
"Kalau di Kemenpora itu Rp100 juta per bulan,“ katanya.
Pria kelahiran Yogyakarta ini mengatakan dana operasional menteri (DOM) ini idealnya digunakan menunjang kerja menteri itu, bukan untuk kepentingan keluarga.
Berdasarkan pengalamannya, dana ini digunakan untuk menjamu makan tamu undangan termasuk transportasi lokalnya, membeli BBM, akomodasi peninjauan di lapangan, obat-obatan khusus seperti diabetes hingga uang “kerohiman” korban bencana.
Kata dia, semua pengeluaran ini harus disertai dengan nota dan “sangat-sangat ketat”.
“Dulu setneg (Kementerian Sekretariat Negara) setahu saya galak banget. Makanya sampai kita beli e-Tol, terus masuk tol, ada struknya. Semua dikumpulin,” ungkap Roy Suryo, sambil menambahkan semua pengeluaran tersebut diurus oleh staf rumah tangga.
Sumber gambar, ANTARA FOTO
Namun, ia tak memungkiri dana operasional ini masih bisa digunakan pada wilayah “abu-abu”.
"Itulah repotnya. Jadi sebenarnya DOM itu akhirnya, ya maaf kalau saya bilang, banyak yang abu-abu," katanya.
Misalnya, kata Roy Suryo, bermain golf atau pijat—meskipun ia berpendapat hal ini masih mungkin diperbolehkan.
“Jadi misalnya dia beralasan untuk [pijat] refleksinya itu menunjang tugas di tengah-tengah tugas kementerian dia. Mau enggak mau boleh kayak kita makan. Itu kan boleh,” katanya.
Penggunaan lain yang juga “abu-abu” ketika menteri atau pejabat setara menteri menggunakan dana operasional untuk sosialisasi di lapangan berselubung kampanye.
Ia mengeklaim setelah purna tugas sebagai menteri, memperoleh uang pensiun Rp1,6 juta per bulan yang ia sebut “kecil banget”.
Tapi besaran uang pensiun ini sangat tergantung dari lama menjabat sebagai menteri.
“Aku kan juga cuma 1,5 tahun [menjabat menteri]… Mungkin kalau yang lima tahun lebih gede, [sekitar] Rp5 jutaan,” ungkapnya.
Namun, Roy Suryo mengungkapkan kesan istimewa menduduki kursi menteri yaitu memperoleh pengawal pribadi yang melekat meskipun dirinya sedang lepas dinas.
“Jumat siang sampai kemudian Sabtu, Minggu, mereka bisa lepas tugas. Bisa keluar. Dan itu otomatis melekat ada pengawal pribadi. Kemudian patwalnya itu melekat ke mereka. Jadi otomatis itu negara menanggung,” kata Roy Suryo.
Selama menjabat menteri, Roy Suryo juga sempat mendapat sorotan seperti rajin ke luar negeri untuk memperkenalkan pencak silat ke negara-negara Eropa, seperti dikutip Tempo.
Lainnya, Roy Suryo juga sempat dituduh menggunakan hampir 1.500 jenis barang milik negara dan belum dikembalikan senilai Rp8,5 miliar. Namun, ia membantah keras:. "Sama sekali tidak! Sama sekali tidak! Jauh dari fakta,” katanya.
Bagaimana kasus penyalahgunaan dana operasional menteri yang terkuak?
Sejumlah kasus penyalahgunaan dana operasional pernah membelit sejumlah menteri era SBY dan terkuak di pengadilan.
Pada 2019, Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik.
Ia tetap dihukum delapan tahun penjara di antaranya karena kasus penyalahgunaan DOM saat menjabat menteri ESDM (2011-2014) serta menteri Kebudayaan dan Pariwisata (2004-2011).
Dalam putusannya, MA mengatakan Jero Wacik menggunakan DOM untuk kepentingan pribadi dan keluarga seperti tiket perjalanan pesawat, konser musik, salon, pijat, hingga biaya golf.
Dalam pertimbangan mengajukan PK, Jero Wacik mengatakan dirinya tak bersalah.
Menurutnya jika dalam penggunaan DOM terdapat kesalahan administrasi maka menteri tersebut tak sepatutnya dipidana. Ia merujuk pada UU No.30/2014 tentang Administrasi dan Instruksi Presiden pada 19 Juli 2016.
Sumber gambar, ANTARA FOTO
Salah satu pertimbangannya adalah keterangan dari mantan wakil presiden Jusuf Kalla.
Dalam salah satu sidang sebagai saksi meringankan, Jusuf Kalla mengatakan "keberadaaan dana operasional menteri dibutuhkan oleh pejabat tinggi setingkat menteri karena keterbatasan gaji yang diterima."
Dalam persidangan lain, Jusuf Kalla menjadi saksi meringankan mantan menteri agama, Suryadharma Ali.
Politikus PPP ini divonis bersalah pada pengadilan tingkat banding di antaranya karena penyalahgunaan DOM seperti pembiayaan obat untuk anak, ongkos transportasi keluarga dan ajudan liburan ke Singapura dan Australia.
JK mengatakan aturan lama (2006) penggunaan DOM memang dibutuhkan pertanggungjawaban rinci.
Namun, kata dia, dalam aturan baru (2014), tidak perlu ada aturan yang detail. Dalam hal ini, ada penegasan perbedaan aturan penggunaan DOM di era SBY dan Jokowi.
“Dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan) yang berlaku mulai 31 Desember 2014, 80% itu lumpsum secara bulat diberikan kepada menteri. Lalu 20% dana yang lebih fleksibel, sehingga itu semua tergantung menteri yang menggunakan dana itu".
“Prinsipnya fleksibel dan diskresi. Artinya tergantung kebijakan menterinya, begitulah prinsip dari lumpsum dan diskresi, sehingga tidak perlu lagi," kata Kalla saat menjadi saksi sidang PK Suryadharma Ali seperti dilansir Kompas.
Namun, PK yang diajukan Suryadharma Ali ditolak. Dia tetap dihukum 10 tahun penjara.
Jero Wacik dan Suryadharma Ali adalah menteri di era SBY yang masih menggunakan aturan lama tentang penggunaan DOM.
Di era Jokowi, penggunaan DOM oleh mantan menteri pertanian, Syahrul Yasin Limpo, juga pernah disinggung dalam persidangan kasus korupsi.
Bagaimana penggunaan DOM era Jokowi?
Kembali pada perbincangan dengan Roy Suryo.
Menurutnya pengawasan DOM di era Jokowi—setidaknya setelah PMK No.268/PMK.05/2014 terbit—lebih longgar dibandingkan era SBY.
“Apalagi zaman [SBY] KPK galak banget. Bisa saja kita disalahkan makan, misalnya, makan di tempat [mahal]. Terus menunya dipertanyakan juga… Jadi kan waktu itu kan ada anjuran untuk hidup sederhana,” katanya.
"Alhamdulillah selama waktu itu, kan kita hati-hati betul soal DOM. Jadi enggak kepleset. Tapi kalau sekarang saya ingin memang KPK juga bisa kembali punya marwah, karena di situ [penggunaan DOM] banyak sekali penyimpangannya,” tambah Roy Suryo.
BBC News Indonesia juga menghubungi sejumlah mantan menteri di era Jokowi, namun belum mendapatkan respons.
Sumber gambar, ANTARA FOTO
Roy juga menyayangkan kemungkinan kabinet gemuk yang dibentuk Prabowo-Gibran. Musababnya, berpotensi membebani APBN, termasuk efektivitas penyesuaian nomenklatur.
"Belum nanti ketika pelebaran kementerian, urusan administrasinya sendiri dua tahun saja belum beres, mulai dari kop surat, penggantian semua nomenklatur, penggantian sampai ke level bawah sampai ke ke dinas-dinas,” tambahnya.
Biaya main golf sampai pijat bisa ditanggung negara – Berapa gaji menteri dan mengapa disebut ada ruang 'abu-abu'?
Sumber gambar, ANTARA FOTO
Keputusan presiden terpilih Prabowo Subianto menunjuk lebih dari 100 kandidat menteri dan wakil menteri diperkirakan akan membebani anggaran negara. Keputusan ini dinilai akan menjadi tantangan bagi Prabowo yang berpesan agar para pembantunya tidak mencari keuntungan dari APBN dan impian membentuk zaken kabinet.
Sejauh ini, belum ada pengumuman resmi berapa banyak kementerian yang akan dibentuk pemerintahan Prabowo-Gibran.
Namun, sejumlah indikasi menunjukkan jumlah kementerian akan bertambah mengingat terdapat 49 orang yang dipanggil ke kediaman Prabowo di Jakarta untuk menjadi menteri dan 60 orang yang dipanggil untuk menjadi wakil menteri.
Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga disebut-sebut bakal bertambah.
Konsekuensinya, belanja kementerian dan lembaga kemungkinan meningkat hingga Rp65,43 triliun pada 2025.
Angka ini sebagian bakal dihabiskan untuk gaji, tunjangan, dan biaya operasional menteri serta wakil menteri.
Gaji dan tunjangan menteri memang tidak naik dalam 20 tahun terakhir.
Namun seorang mantan menteri mengatakan biaya operasional bulanannya ketika menjabat bisa mencapai Rp150 juta per bulan dan penggunaannya sering masuk wilayah “abu-abu”.
Apa pesan Prabowo untuk anggaran negara?
Dalam pembekalan kepada para kandidat menteri dan wakilnya, Prabowo Subianto berpesan APBN digunakan secara tepat sasaran.
Hal ini diungkapkan kembali oleh Supratman Andi Agtas, politikus Partai Gerindra sekaligus kandidat menteri yang masih menjabat menteri hukum dan HAM.
"Pesan yang paling mendalam bahwa APBN itu benar-benar harus digunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat,“ katanya, Rabu (16/10), seperti dikutip dari kantor berita Antara.
Jauh sebelum ini, Prabowo Subianto secara terbuka berpesan agar calon menteri dari partai politik koalisinya tidak mencari keuntungan dari APBN dan APBD.
"Saya katakan, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN dan APBD,“ kata Prabowo, Kamis (10/10), dikutip dari Kompas.
Sumber gambar, ANTARAFOTO
Terkait dengan impian kabinet, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyampaikan pesan presiden terpilih Prabowo Subianto. Kata dia, Prabowo ingin membentuk zaken kabinet.
Zaken kabinet ini merujuk pada pengisian jabatan kementerian berdasarkan keahlian atau pakar di bidangnya.
"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet, di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol (partai politik)," ujar Muzani kepada wartawan di Jakarta, Senin (09/09).
Impian zaken kabinet ini disambut hangat oleh Presiden Joko Widodo.
"Kabinet yang setelah dilantik akan segera bergerak, bekerja, dan tidak menghabiskan waktu untuk hal yang tidak perlu. Saya rasa bagus sekali. Saya yakin kabinet [Prabowo] akan sangat bagus sekali," kata Jokowi.
Sumber gambar, ANTARAFOTO
Analis politik sekaligus dosen di Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menggambarkan hal ini sebagai “paradoks antara koalisi gemuk dan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien”.
"Pak Jokowi Pak Prabowo mengatakan bahwa jangan kemudian mengambil uang dari APBN, tapi kabinet ini sudah jelas membebani negara bukan saja dari sisi nomenklatur belanja pegawai, tapi juga belanja infrastrukturnya, termasuk gedung dan lain-lain,” kata Hensat—sapaan Hendri Satrio.
Di sisi lain, Hensat juga menilai, proses pemanggilan lebih dari 100 kandidat menteri dan wakil menteri tidak sepenuhnya murni keinginan Prabowo.
"Sangat banyak orang yang harus dipenuhi keinginannya oleh Pak Prabowo sehingga akhirnya dibentuklah kabinet ini. Kabinet yang rasanya itu sangat rasa Jokowi,” kata Hensat.
Dalam kesempatan lain, Jokowi membantah ikut mencampuri penyusunan menteri kabinet Prabowo-Gibran.
Sumber gambar, ANTARA FOTO
Sejumlah anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran telah kami mintai untuk berkomentar soal ini, akan tetapi belum mendapat respons.
Namun, dalam keterangan sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Dwjiwandono mengatakan telah mengantisipasi anggaran pembentukan kementerian baru dalam APBN 2025.
"Itu sudah dilakukan, supaya apa pun yang akan diputuskan oleh presiden terpilih nanti akan bisa dilakukan secara anggaran," katanya seperti dilansir dari Antara.
Dalam postur sementara APBN 2025 alokasi anggaran belanja non-kementerian dan lembaga (K/L) mengalami penurunan. Sedangkan belanja kementerian dan lembaga meningkat.
Belanja non-kementerian dan lembaga pada tahun ini digunakan untuk pengelolaan utang, subsidi energi dan non energi, belanja hibah, dan pengelolaan tanggap darurat serta bencana. Belanja non-K/L juga diarahkan untuk pemenuhan anggaran pendidikan dan kesehatan.
Berapa estimasi tambahan belanja kabinet 'gemuk' Prabowo-Gibran?
Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin memiliki 34 menteri dan 17 wakil menteri. Tapi sejumlah kalangan memperkirakan jumlah itu akan bertambah di era Prabowo-Gibran.
Setidaknya 109 wajah tokoh muncul dengan senyum lebar dari kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10) dan Selasa (15/10).
Prabowo mengatakan semua tamu undangannya itu telah menyatakan kesediaan menjadi pembantunya dalam kabinet periode 2024-2029.
Jika jumlah menteri bertambah sedikitnya menjadi 40 orang dengan komposisi wakil menteri setengahnya, maka hitungan gaji, tunjangan dan dana operasional akan meningkat sedikitnya Rp10 miliar per tahun. Uang ini cukup membiayai 100 mahasiswa S1 di perguruan tinggi negeri sampai lulus, berdasarkan asumsi Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021.
Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) mengatakan terdapat kenaikan belanja kementerian/lembaga tahun depan sekitar Rp65,43 triliun.
Hal ini berdasarkan proyeksi dari Kementerian Keuangan, yang menyebut belanja kementerian dan lembaga 2025 mencapai Rp1.160,1 triliun dibandingkan tahun sebelumnya Rp1.094,66 triliun.
Sumber gambar, ANTARA FOTO
Anggaran tambahan bukan cuma buat gaji, tunjangan dan operasional menteri dan wakilnya, tapi akan digunakan untuk melahirkan kementerian-kementerian baru, kata manajer riset Seknas Fitra, Badiul Hadi.
"Misalnya bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang-bidang yang anggarannya besar itu sangat potensial. Kemudian dia akan diterapkan kebijakan realokasi untuk menutupi kebutuhan pembiayaan kementerian baru,“ katanya.
Imbasnya lainnya, tambah Badiul, potensial terjadi kenaikan pajak, menambah utang negara, sampai mengutak-atik belanja subsidi dan sosial.
"Selama ini kan pemerintah kalau kepentok mencari sumber pembiayaan dari setiap sektor-sektor yang ada, selama ini susah kan. Pemerintah akan menggunakan, misalnya terakhir subsidi BBM itu yang kemudian diutak-atik atas nama apapun,“ kata Badiul.
Sumber gambar, ANTARA FOTO
Kekhawatiran yang sama diungkapkan M Rizal Taufikurahman, kepala pusat makroekonomi dan keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef).
Kata dia, penambahan kementerian hanya akan membuat Prabowo-Gibran "pusing tujuh keliling“ untuk mengatur alokasi anggaran, koordinasi, pengawasan hingga sinkronisasi program kerja antar kementerian.
"Ya akan tarik-tarikan [anggaran] kan pada akhirnya, yang tentu akan berpengaruh terhadap kinerja dari kementerian itu sendiri,“ kata Rizal.
